Perda No 7 Tahun 2013 ttg APBD TA 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR  7  TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang              :    a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal  181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

b.    bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang  telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 19 Desember 2013;

c.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2014.

Mengingat                :    1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.    Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor  122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

3.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4.    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5.    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4286);

6.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

7.    Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

8.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

9.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

10.     Undang-Undang Nomor  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

11.     Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

12.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

13.   Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

14.   Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

15.   Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

16.     Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4743);

17.     Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

18.     Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);

19.     Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

20.     Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

21.     Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

22.     Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

23.     Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

24.     Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);

25.     Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

26.     Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5209);

27.     Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

28.     Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);

29.     Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

30.     Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden  Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

31.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

32.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

33.     Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor  2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);

34.     Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah  Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10);

35.     Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2009  tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

36.     Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor1);

37.     Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

dan

BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan          :    PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal   1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

1.  Pendapatan                                          Rp 1.640.911.386.346,-

2.  Belanja                                                Rp 1.648.354.566.646,-

     Surplus (defisit)                                     (Rp 7.443.180.300,-)

3.  Pembiayaan Daerah

a.  Penerimaan                                          Rp 47.943.180.300,-

b. Pengeluaran                                         Rp 40.500.000.000,-

Pembiayaan Netto                                  Rp 7.443.180.300,-

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran tahun berkenaan :                                      Rp 0,-                    

Pasal  2

(1)  Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

a.    Pendapatan Asli Daerah sejumlah      Rp 119.204.443.351,-

b.    Dana Perimbangan sejumlah           Rp 1.276.646.084.328,-

c.    Lain-lain Pendapatan Daerah Yang

Sah sejumlah                                     Rp 245.060.858.667,-

(2)  Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.    Pajak Daerah sejumlah                        Rp 21.914.000.000,-

b.    Retribusi Daerah sejumlah                   Rp 37.079.319.311,-

c.    Hasil Pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan sejumlah                    Rp 14.637.106.184.-

d.    Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

sah sejumlah                                       Rp 45.574.017.856,-

(3)  Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a.    Dana bagi hasil sejumlah                   Rp 113.764.412.328,-

b.    Dana Alokasi Umum sejumlah        Rp 1.039.124.622.000,-

c.    Dana Alokasi Khusus sejumlah          Rp 123.757.050.000,-

(4)  Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.    Hibah sejumlah                                     Rp 4.416.629.000,-

b.    Dana Darurat sejumlah                                             Rp 0,-

c.    Dana Bagi Hasil Pajak  sejumlah          Rp 39.562.959.795,-

d.    Dana Penyesuaian

(Tunjangan Kependidikan)                  Rp 194.081.269.872,-

e.    Bantuan Keuangan dari Provinsi

 atau dari Pemerintah Daerah   

lainnya sejumlah                                   Rp 7.000.000.000,-

Pasal 3

(1)  Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a.    Belanja Tidak Langsung sejumlah   Rp 1.142.079.411.481,-

b.    Belanja Langsung sejumlah                Rp 506.275.155.165,-

(2)  Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a.    Belanja Pegawai sejumlah                  Rp 969.476.425.000,-

b.    Belanja Bunga sejumlah                        Rp 2.662.125.000,-

c.    Belanja Subsidi sejumlah                                           Rp 0,-

d.   Belanja Hibah sejumlah                       Rp 20.192.696.000,-

e.    Belanja Bantuan Sosial sejumlah         Rp 59.659.740.481,-

f.     Belanja Bagi Hasil sejumlah                                       Rp 0,-

g.    Belanja Bantuan Keuangan

sejumlah                                             Rp 80.088.425.000,-

h.   Belanja tidak terduga sejumlah            Rp 10.000.000.000,-

(3)  Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a.    Belanja Pegawai                                   Rp 30.361.593.975,-

b.    Belanja Barang dan Jasa                   Rp 219.289.973.836,-

c.    Belanja Modal                                    Rp 256.623.587.354,-

Pasal 4

(1)  Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:

a.    Penerimaan  sejumlah                          Rp 47.943.180.000,-

b.    Pengeluaran sejumlah                          Rp 40.500.000.000,-

(2)  Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a.    Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

sejumlah                                             Rp 34.363.180.300.-

b.    Pencairan Dana Cadangan sejumlah                           Rp 0,-

c.    Hasil penjualan kekayaan Daerah

yang dipisahkan sejumlah                                          Rp 0,-

d.    Penerimaan pinjaman daerah sejumlah                      Rp 0,-

e.    Penerimaan kembali pemberian pinjaman

    sejumlah                                                                   Rp 0,-

f.     Penerimaan piutang daerah sejumlah  Rp 13.580.000.000,-

(3)  Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a.    Pembentukan dana cadangan sejumlah                      Rp 0,-

b.    Penyertaan modal (investasi) Pemerintah

    Daerah sejumlah                                  Rp 40.500.000.000,-

c.    Pembayaran pokok utang sejumlah                             Rp 0,-

d.    Pemberian pinjaman daerah sejumlah                       Rp 0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.  Lampiran I        :   Ringkasan APBD;

2.  Lampiran II       :   Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3.  Lampiran III      :   Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD , Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4.  Lampiran IV     :   Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5.  Lampiran V      :   Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6.  Lampiran  VI    :   Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

 7. Lampiran VII    :   Daftar Piutang Daerah;

8.  Lampiran VIII   :   Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;

9.  Lampiran IX     :   Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah

10.   Lampiran X      :   Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah lainnya;

11.   Lampiran XI     :   Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12.   Lampiran XII    :   Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

12.   Lampiran XIII   :   Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati Lombok Timur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional APBD.

Pasal  7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

                                                                             Ditetapkan di  Selong

                                                                             pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI LOMBOK TIMUR, Ttd  MOCH. ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong

pada tanggal  31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR, Ttd USMAN MUHSAN

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN  2013 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LOMBOK TIMUR, LALU DHEDI KUSMANA, SH.,MH. NIP. 19760229 200003 1 002